Kita sudah sampai pada penghujung 2009. Sepanjang tahun ini berbagai peristiwa silih-berganti menandai perjalanan bangsa ini menujukedewasaan untuk menyejahterakan seluruh warganya. Ada kejadian yang sebagai sebuah peristiwa hanya berusia pendek, ada pula yang berkepanjangn menjadi bahan diskusi di kalangan resmi maupun di kalangan bawah, di kafe, di kedai-kedai kopi, di pinggir-pinggir jalan. Misalnya masalah pemberantasan korupsi yang telah membuka kotak pandora sehingga terlihatlah siapa gerangan di kalangan aparat negara
yang benar-benar ingin, dan sedang gencar-gencarnya, memberantas
penyakit yang menjadi gaya hidup sekelompok orang yang ingin memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan seluruh masyarakat.
Juga terbaca, siapa yang buaya dan siapa yang bermain mata dengan
para makelar kasus yang ironisnya justru mendapat nama terhormat
sebagai ”markus.” Sehingga mencemari kesucian seorang Rasul dalam
Perjanjian Baru.

Kasus ini menyebabkan orang lupa pada prestasi pihak kepolisian dalam memerangi dan melumpuhkan jaringan teroris yang telah mendatangkan kecemasan berkepanjangan di kalangan masyarakat. Peristiwa tidak hanya dibaca tetapi juga dirasakan sebagaimana yang menimpa ribuan penduduk Sidoarjo yang diganyang oleh panasnya
lumpur, yang menyembur karena ulah kaum pemodal yang ingin mengeruk keuntungan. Tetapi, begitu bencana yang muncul, maka dengan mudah mereka mengelak dan bersembunyi di bawah kesepakatan resmi, bahwa yang terjadi adalah bencana alam biasa, dan karena itu negara, dalam arti kata sebenarnya rakyat sendirlah, yang harus menanggung akibat dari bencana yang dicetuskan perbuatan manusia pemodal tersebut. Pemilihan presiden dan wakil presiden kita lalui dengan gegapgempita, dengan menyaksikan persaingan damai penuh bendera dan umbul-umbul serta potret diri di jalan-jalan, juga di podium-podium dengan perdebatan yang memancing minat publik. Walau yang sedang berlangsung esensinya tetaplah kuasi-demokrasi, karena adanya ketetapan MPR yang telah menegasi konstitusi yang menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan berserikat. Sebuah tembok buruk yang ingin diruntuhkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan masih saja tinggal sebagai cita-cita yang musykil karena ditampik kaum penindas kebebasan berbaju ”demokrasi.” Perjalanan dalam setahun ini, bagaimanapun, penuh warna, banyak ironi yang meggelitik. Kegagalan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan melahirkan seorang bocah yang dengan sebutir batu, ya, hanya sebutir batu, telah mengalahkah daya pikat pusat-pusat pelayanan kesehatan yang dibangun pemerintah dengan dana bermilyarmilyar. Barangkali, ini bukanlah cermin keterbelakangan, tetapi lebih merupakan tanda tentang hilangnya kepercayaan pada struktur kekuasaan. Pada tahun ini jugalah Mbah Surip menemukan cita-cita yang dia patok ketika dia meninggalkan kampungnya di Jawa Timur: ketenaran.

Ketika publik kehilangan sosok yang bisa menjadi gantungan hidup, maka mereka menemukan tokoh yang membawa keriaan hidup dalam kesederhanaan si Mbah, dalam keluguan orang yang sedang bergelut dengan bahasa global, dan dengan tanpa malu-malu berkata:

I love you full.

Di bawah ini tim TAPIAN menuliskan kembali peristiwa-peristiwa penting sepanjang 2009, sebagai kenangan pada kurun waktu setahun yang telah kita lalui dengan empati yang kita curahkan kepada mereka yang jatuh sebagai korban dan sebagai sebuah tonggak peringatan pada kekuasaan untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di tahun mendatang.

‘Buaya’ Lawan ’Tikus’
Semua bermula dari pernyataan seorang Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji. Beliau mengatakan “ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi).” Itu komentarnya saat diwawancarai oleh salah satu media, perihal adanya rivalitas antara KPK dan Polri dalam penanganan masalah korupsi di republik ini. Polri menganggap KPK melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus korupsi, terutama dalam praktek penyadapan telepon. Telepon genggam Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji disadap oleh penegak hukum lain, yaitu KPK. Penyadapan itu diduga terkait dengan penanganan kasus bank Century. Pameo ‘cicak dan buaya’ itu berasal dari mulutnya yang gatal tak tahan melihat tingkah KPK. Polisi memeriksa Wakil Ketua KPK non-aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah lantaran
disebut-sebut melakukan penyadapan tak sesuai prosedur dan ketentuan.

Publik bertanya-tanya kenapa sampai ada rivalitas. Bukankah keduanya seharusnya bersama-sama memberantas koruptor. Cicak dan buaya sama-sama hewan melata.
Bukankah seharusnya bersatu untuk menangkap tikus-tikus yang menggerogoti kekayaan negara. Menguaklah kecurigaan publik, jangan-jangan buaya melindungi tikus-tikus.
Pemeriksaan terhadap Chandra pun dituding sebagai bagian upaya polisi dalam untuk melumpuhkan komisi yang tak kenal ampun terhadap koruptor itu. Alhasil, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan. Sementara Ketua KPK, Antasari Azhar ditahan dan diadili dalam perkara pembunuhan. Kecurigaan akan adanya mafia peradilan yang melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan, terus membesar bagai bola salju yang turun dari puncak bukit. Publik sangat jenuh dengan proses penegakan hukum terhadap koruptor. Koruptor kelas teri tertangkap, tapi kelas kakap dan tongkol lepas begitu saja. Tak ayal, publik memanfaatkan dunia maya, termasuk facebook, untuk memperkuat sikap dalam mendukung langkah-langkah yang ditempuh KPK selama ini. KPK itu sendiri, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, lahir karena kepolisian dan kejaksaan, yang harusnya memikul tugas untuk memberantas korupsi malah bermain mata dengan ”markus” yang bergerak dengan berbagai cara, terutama dengan memainkan kuasa duit untuk membebaskan mereka yang seharusnya dijerat. Lebih dari 1.000.000 facebooker mendukung Bibit-Chandra.

Alhasil, 4 November, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dikeluarkan dari tahanan polisi, dengan kewajiban lapor sekali seminggu. Minggu, 8 November, para pendukung ”cicak” pun keluar dari sarangnya, berkumpul di hotel Indonesia melakukan aksi ”jalan sehat” yang damai. Ada rekayasa untuk melumpuhkan KPK, itulah soalnya. Selain rekaman yang diperdengarkan di Mahakamah Konstitusi yang dengan jelas menunjukkan (memalukan!) ada pihak yang berduit  ”mengatur” sikap polisi, muncul punya kesaksian di pengadilan yang justru meringankan Antasari Azhar. Tersangka perwira polisi, Wiliardi Wizar, yang menjadi saksi dalam perkara ketua KPK non-aktif itu, membuat publik tercengang. Dia mencabut kesaksian di depan para penyidik dan mengatakan kepada hakim bahwa atasannya memaksa dia membuat kesaksian palsu dengan iming-iming keringanan hukuman. Berbagai kalangan menyebutkan perang antara buaya melawan cicak sekarang ini merupakan momentum yang baik untuk sebuah gerakan sosial — gerakan yang telah mati suri setelah reformasi 1998.

Bencana Alam dan Buatan Manusia
Bencana alam dan kerusakan lingkungan telah meluluh-lantakkan Indonesia. Ada bencana alam yang disebabkan oleh arogansi serta sikap tak perduli pada kemanusiaan dan
lingkungan, misalnya kasus Porong, Sidoarjo. Semburan awal terjadi di desa Panji 29 Mei 2006. Area bencana kemudian meluas dari hari kesehari, sehingga genangan lumpur
bercampu gas sekarang ini sudah mencapai 640 kali lapangan sepak bola. Para ahli yang menghadiri konferensi internasional mengenai geologi di Afrika Selatan, belum lama ini, mayorirtas peserta menyebutkan bencana di Jawa Tiumur itu disebabkan oleh kesalahan teknis penambangan.

Terakhir ada kabar dari desa Ketapang. Di sungai Ketapang muncul bubble (gelembung gas). Jika disulut api sekecil apa pun akan terbakar. Kendati penduduk telah melapor ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), namun yang datang hanya angin lalu. “Ya, kami biarkan saja, meski kami diliputi rasa was-was,” ujar Bambang, warga yang selalu diliputi kecemasan. Sejumlah warga, yang di halaman rumahnya muncul gelembung gas, memanfaatkannya untuk menanak nasi.

Jumlah penduduk yang terpaksa mengungsi dari daerah bencana (menurut catatan Aliansi peduli korban Lapindo) mencapai 50.000 jiwa, meliputi desa Tanggul Angin, Jabon, Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi, Pamaton, Gedang, Ketapang, Glaga Harum, Plumbon, Gempol Sari.

Mbah Surip:   Where Are You Going?
Mbah tak ke mana-mana. Dia menemui Penciptanya 4 Agutsus 2009.

Dan dalam waktu sekejap, lelaki nyeleneh, bergaya rambut gimbal, dan selalu tertawa terkekeh-kekeh itu merebut simpati dan menjadi pujaan banyak orang. Dia tampil
sebagai ”pahlawan” ketika masyakarat merasa berada dalam suasana yang ditinggalkan oleh meraka yang seharusnya memperhatikan nasib mereka. Dari anak kecil hingga
nenek tua, menyanyikan lagunya yang berlirik super sangat sederhana, yang dibuatnya dengan nada dan iringan musik yang juga tak kalah sederhananya. ”Bangun tidur,
tidur lagi… Bangun… tidur lagi… ha ha ha…” demikian salah satu lirik lagunya.

Semua orang membicarakannya, ada yang bernada iri, ada yang jijik pada pembawaan yang terkesan jorok, ada yang kesal, karena menurut mereka industri musik tercemar
karena nada dan liriknya yang dianggap sembarangan saja, tapi tetap ada yang terus menyanyi sebab memang liriknya kelewat sulit terlupakan. Siapa yang tidak tahu lagu
berirama reggae berjudul “Tak Gendong,” “Bangun Tidur,” “Where Are You Going,” “I Love You Full,” yang dipopulerkannya. Namanya Mbah Surip. Entah bagaimana ia memutuskan
mengambil nama tersebut sebagai nama panggungnya. Diduga keras ia menggunakan istilah “mbah” karena rambut gimbal yang dibiarkan panjang, seperti mbahmbah zaman baheula atau dukun mistis. Nama aslinya Urip Ariyanto. Ia lahir 60 tahun silam di Mojokerto, Jawa Timur. Setelah lagu “Tak Gendong,” Mbah Surip langsung dikenal luas, terutama sebagai seniman penerima royalti sebesar Rp 5 milyar dari penggunaan RBT alias ring back tone, yang kini kian marak di Indonesia.

Pada 4 Agustus 2009, hanya beberapa bulan dari puncak popularitasnya, Mbah Surip tutup usia.

Pemilihan Presiden
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 merupakan Pilpres yang penuh sengketa. Pilpres yang diselenggarakan 8 Juli 2009 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan merebut suara 60,80%, dari jumlah pemilih, mengalahkan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pada 25 April 2009 Komisi Pemilihan Umum menetapkan rekapitulasi perolehan suara hasil Pilpres. Megawati-Prabowo memperoleh suara 32.548.105; JK-Wiranto memperoleh suara 15.081.814; dan pasangan ketiga SBY-Boediono memperoleh suara 73.874.562. Total pemilih 121.504.481 suara. Sebelum Pilpres, sejumlah tokoh nasional telah mencalonkan diri
sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso; mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra;
Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng; dan Gubernur Yogyakarta, Hamengkubuwono X. Tetapi, pada akhir masa pendaftaran pada 16 Mei 2009, hanya tiga pasangan tadi yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Saat kampanye terjadi kisruh. Berawal dari dukungan terhadap SBY-Boediono, oleh Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Studi Demokrasi yang melancarkan gerakan “Pilpres Satu Putaran Saja.” Hal ini membuat dua pasangan lain gondok. Menanggapi itu, Jusuf Kalla mengatakan dia optimis pasangan JK-Wiranto juga punya peluang yang sama untuk menang dalam satu putaran. Sementara Prabowo mengatakan bahwa Pilpres satu putaran boleh-boleh saja dilakukan, asalkan dilaksanakan secara demokratis. Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang secara terbuka menyatakan dukungannya pada JK-Wiranto, kecewa bahwa pada tim kampanye capres tertentu yang menyerukan agar Pilpres satu putaran saja.

Dari semua ini, yang paling menarik adalah debat calon presiden dan wakil presiden diselenggarakan untuk pertama kali dan disiarkan lewat stasiun TV. Untuk calon presiden tiga kali debat, sedangkan calon wakil presiden dua kali. Debat terdiri dari pemaparan visi, misi, dan program calon yang berlangsung tujuh hingga 10 menit. Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU dan disyahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengelompokan atau pengurangan jumlah TPS, adanya kerjasama bantuan atau IFES, adanya spanduk buatan
KPU mengenai tata cara pencontrengan, dan beredarnya formulir pemilihan ilegal. Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana, adanya penambahan perolehan
suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Namun, akhirnya putusan MK, pada 18 Agustus2009, menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2009-2014.

** Artikel selengkapnya baca di majalah tapian edisi Desember